Pompanisasi Kementan Selamatkan 13,5 Hektare Sawah dari Kekeringan di Bolaang Mongondow

Sulawesi Utara – Kementerian Pertanian (Kementan) menggencarkan pompanisasi di Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, untuk menyelamatkan lahan sawah dari ancaman kekeringan. Upaya tersebut telah berhasil memulihkan 13,5 hektare lahan sawah yang sebelumnya terdampak kekurangan air.

Pompanisasi dilakukan dengan mengoptimalkan sumber air permukaan yang masih tersedia untuk dialirkan ke lahan persawahan. Selain di Bolaang Mongondow, langkah serupa juga digencarkan di Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Banten, pada area persawahan yang masih memiliki akses terhadap sumber air.

Di Kecamatan Dumoga Utara, Kabupaten Bolaang Mongondow, pengaturan distribusi air juga dilakukan melalui sistem penyiraman bergilir untuk menyiasati keterbatasan debit air. Kementan bersama jajaran dinas pertanian daerah, penyuluh, dan Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT) terus melakukan pendataan serta pemetaan lahan terdampak untuk memastikan intervensi dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Berdasarkan monitoring lapangan hingga pertengahan Agustus 2026, dampak kekeringan terdeteksi di sejumlah wilayah, di antaranya Kabupaten Tangerang dan Kabupaten Pandeglang, Banten, serta wilayah Sulawesi Utara.

Dinas Pertanian Provinsi Sulawesi Utara juga telah menerbitkan surat Antisipasi Dampak Kemarau guna mempercepat usulan kelompok tani terdampak yang masih memiliki sumber air agar segera memperoleh bantuan pompa tambahan dari pemerintah.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan bahwa pemerintah harus bergerak sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani.

“Kita harus bergerak sebelum kekeringan meluas. Jangan sampai petani kehilangan musim tanam. Karena itu kami mempercepat berbagai langkah mitigasi, salah satunya melalui gerakan pompanisasi agar air tetap tersedia dan produksi pangan tetap aman,” kata Mentan Amran.

Sejalan dengan arahan tersebut, Plh. Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementan, Tin Latifah, menegaskan bahwa penanganan dampak kemarau ekstrem membutuhkan kerja cepat, disiplin, serta koordinasi terpadu seluruh pihak.

“Kami di Kementerian Pertanian tidak akan membiarkan faktor cuaca buruk ini melumpuhkan produktivitas petani kita. Penanganan kekeringan harus dieksekusi secara cepat, terukur, dan saling bersinergi demi mengamankan produktivitas pangan nasional. Fokus utama kami saat ini adalah mengoptimalkan seluruh sisa sumber air yang tersedia melalui intervensi pompanisasi massal, sekaligus memastikan perbaikan jaringan infrastruktur irigasi di wilayah terdampak berjalan tanpa penundaan,” tegas Tin pada Jumat (14/8).

Penanganan kekeringan tidak berhenti pada langkah darurat. Kementan juga menyiapkan langkah lanjutan untuk memulihkan kapasitas produksi petani, antara lain melalui penyediaan stok benih bagi daerah yang mengalami puso, pembangunan sumur dalam dan sumur bor, normalisasi sungai, perbaikan bendungan, serta penguatan kolaborasi lintas sektoral.

Untuk mengantisipasi penanaman kembali di wilayah yang mengalami puso atau gagal panen, pemerintah berkoordinasi dengan pihak perbenihan untuk menyiapkan cadangan benih padi, antara lain varietas Inpari 32, Ciherang, Mekongga, dan M70.

Kementan juga mendorong percepatan usulan pembangunan sumur bor, termasuk melalui kolaborasi pendampingan dengan jajaran TNI, khususnya di wilayah yang memiliki banyak lahan sawah tadah hujan.

Selain itu, pemerintah mendorong perbaikan bendungan yang rusak atau jebol serta normalisasi sungai terdekat guna memperluas jangkauan pemompaan air ke sawah petani. Langkah tersebut diperkuat melalui koordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) dan Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat untuk menambah debit irigasi serta mengawal percepatan perbaikan jaringan irigasi sekunder di wilayah terdampak.

Kementerian Pertanian berkomitmen terus mengawal dan mendampingi petani melewati fase puncak kemarau guna menjaga keberlanjutan produksi dan stabilitas pasokan pangan nasional. Petani diimbau segera melaporkan kondisi penurunan debit air kepada petugas POPT atau penyuluh pertanian setempat agar langkah mitigasi dapat segera dikerahkan.